Akibat Iuran BPJS Tidak Dibayar 2, 3, Hingga 8 Tahun Nunggak, Setelah Lunas Langsung Aktif?

Akibat Iuran BPJS Tidak Dibayar 2, 3, Hingga 8 Tahun Nunggak, Setelah Lunas Langsung Aktif?


JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) adalah program yang diselenggarakan oleh badan hukum publik yang bernama BPJS Kesehatan, karena itu kita lebih suka menyebutnya BPJS. BPJS memiliki 3 segmen kepesertaan yaitu BPJS mandiri, BPJS perusahaan dan BPJS PBI.

BPJS mandiri merupakan segmen yang memiliki kelas 1, 2 dan 3 yang iurannya dibayar secara mandiri oleh peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja. Sementara itu BPJS perusahaan merupakan segmen yang memiliki kelas 2 dan 3 yang iurannya dibayarkan oleh perusahaan dan besarannya menyesuaikan dengan gaji pokok peserta. BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) merupakan segmen yang hanya memiliki kelas 3 yang iurannya "gratis" dibayar oleh pemerintah.

Selain segmen BPJS PBI, setiap peserta BPJS diwajibkan membayar iuran. Untuk peserta BPJS mandiri, besaran iurannya disesuaikan dengan kelas yang diambil, kelas 1 umumnya lebih mahal dari kelas 2, dan yang paling murah adalah kelas 3. Untuk peserta BPJS perusahaan, besaran iuran dibayarkan oleh perusahaan dan disesuaikan dengan gaji peserta, yaitu 5% dari gaji pokok peserta, dengan perincian 4% dibayar perusahaan dan 1% dari potongan gaji peserta.

Iuran bulanan harus dibayar setiap bulan dengan besaran yang sudah ditentukan sesuai peraturan pemerintah. Batas pembayaran iuran BPJS adalah akhir bulan berjalan. Jika iuran tidak dibayar atau nunggak, apalagi nunggak 2 tahun, 3 tahun, atau 8 tahun, maka kepesertaan BPJS menjadi nonaktif, yang artinya peserta tidak dapat mendapatkan pelayanan kesehatan yang ditanggung BPJS saat peserta sakit.
Kenapa Rumah Sakit Di Jakarta Berubah Jadi Rumah Sehat, Sejak Juni 2022

Kenapa Rumah Sakit Di Jakarta Berubah Jadi Rumah Sehat, Sejak Juni 2022


Tahukah Anda, bahwa rumah sakit umum daerah (RSUD) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki tagline baru yaitu "Rumah Sehat". Apabila Anda warga Jakarta dan mengunjungi RSUD untuk berobat dengan BPJS Kesehatan, terutama di Bulan Juni Tahun 2022, pasti anda akan melihat logo Rumah Sehat sebagai tagline baru, menggantikan logo Rumah Sakit sebelumnya.

Dinas Kesehatan DKI Jakarta akan memberikan tagline kepada semua rumah sakit umum daerah yang ada di DKI Jakarta yaitu "Rumah Sehat".

Plt Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, dr Dwi Okatvia menjelaskan, "Layanan rumah sakit tetap. memberi tambahan tagline 'Rumah Sehat' untuk rumah sakit sebagai upaya memberikan ruang untuk masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang komprehensif (promotif, preventif, kuratif rehabilitatif), untuk menciptakan masyarakat Jakarta yang tetap sehat dan kesehatannya termonitor," ungkapnya.
Mengenal Apa Itu Surat Rujukan Online BPJS Kesehatan dan Cara Mendapatkannya

Mengenal Apa Itu Surat Rujukan Online BPJS Kesehatan dan Cara Mendapatkannya


JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) adalah program yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk memberikan jaminan kesehatan kepada setiap warga negara indonesia baik miskin, kaya, tua maupun muda. BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang menyelenggarakan JKN, sehingga masyarakat lebih mengenal JKN dengan istilah BPJS.

Sistem pelayanan yang digunakan oleh BPJS adalah sistem rujukan berjenjang, artinya ketika peserta BPJS ingin memeriksakan kesehatan atau berobat dengan BPJS, maka harus mengunjungi faskes tingkat 1 terlebih dahulu, sesuai yang tertera di kartu KIS peserta, yang tentunya faskes tingkat 1 tersebut sesuai pilihan peserta saat mendaftar. Namun dalam kondisi darurat medis maka peserta bisa langsung mengunjungi unit gawat darurat di rumah sakit.
Menggunakan Program Rujuk Balik (PRB) BPJS, Obat Habis Tidak Perlu Ke Rumah Sakit

Menggunakan Program Rujuk Balik (PRB) BPJS, Obat Habis Tidak Perlu Ke Rumah Sakit


Program Rujuk Balik (PRB) adalah layanan BPJS untuk pasien penyakit kronis dengan kondisi yang sudah stabil dan membutuhkan pengobatan jangka panjang sehingga perawatan rawat jalannya dapat dilaksanakan di faskes tingkat pertama dan obat-obatannya dapat diambil di apotek yang bekerja sama dengan BPJS. Resep dan surat pengantar untuk pengambilan obat diberikan oleh klinik, puskesmas, atau dokter praktek perorangan yang menjadi faskes tingkat pertama.

Program rujuk balik menyebabkan pasien yang memiliki penyakit kronis tidak harus selalu datang berobat rawat jalan ke rumah sakit untuk mendapatkan resep dari dokter spesialis, mereka cukup datang ke faskes tingkat pertama (faskes 1) dengan membawa surat rujuk balik untuk dibuatkan salinan resep dari dokter spesialis untuk di tebus di apotek-apotek yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan guna mendapatkan obat fornas (formularium nasional) yang sudah ditanggung BPJS.

Jadi dengan adanya program rujuk balik ini sebenarnya mempermudah pelayanan BPJS untuk pasien penyakit kronis, setiap kali mereka ingin berobat ke dokter spesialis guna mendapatkan obat-obatan, mereka tidak harus setiap kali berobat ke rumah sakit dengan antri berjam-jam, cukup berobat di faskes 1 dengan membawa surat rujuk balik yang sudah dimliki.

Dengan demikian PRB ini cukup membantu meringankan beban pasien penyakit kronis karena mereka tidak harus sering berdesak-desakan dan menunggu antrian panjang di rumah sakit ketika ingin mendapatkan perawatan dari dokter spesialis.

Jenis Penyakit Kronis Apa Saja Yang Masuk Dalam Program Rujuk Balik BPJS?


Tidak semua pasien BPJS bisa memperoleh pelayanan program rujuk balik, karena program rujuk balik diperuntukan hanya untuk pasien yang memiliki penyakit kronis, dan tidak semua jenis penyakit kronis bisa masuk program rujuk balik. Ada 9 jenis penyakit kronis yang bisa memanfaatkan program rujuk balik dari BPJS, sebagai berikut:

1. Hipertensi
2. Diabetes mellitus
3. Asma
4. Jantung
5. Skizofrenia
6. Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK)
7. Stroke
8. Lupus (SLE)
9. Epilepsi
Cara Minta Surat Rujukan BPJS Online Di Faskes 1 Atau Puskesmas Sampai Dikasih

Cara Minta Surat Rujukan BPJS Online Di Faskes 1 Atau Puskesmas Sampai Dikasih

Pada artikel ini, kita akan membahas mengenai cara minta surat rujukan BPJS online di Faskes 1 atau Puskesmas sampai dikasih. Untuk anda yang ingin mendapatkan surat rujukan BPJS agar dapat dipergunakan untuk berobat dengan BPJS di rumah sakit, mari simak ulasan berikut ini mengenai mengenai apa saja yang perlu dipersiapkan dan tata caranya agar bisa mendapatkan surat rujukan dari dokter di faskes 1, yakni puskesmas, klinik dan dokter praktik perorangan.

Siapa Yang Bisa Meminta Surat Rujukan BPJS Online?


Surat rujukan BPJS bisa anda gunakan untuk beberapa keperluan pengobatan seperti pengobatan rawat jalan, pengobatan rawat inap, pengobatan darurat dan berobat di luar kota. Surat rujukan ini dapat diberikan dokter pada faskes tingkat 1 dan peserta atau pasien yang bisa meminta rujukan adalah orang yang memenuhi persyaratan berikut.

Inilah syarat siapa pasien yang berhak meminta Surat Rujukan BPJS Online:
  • Pasien yang membutuhkan layanan kesehatan spesialistik ataupun subspesialistik.
  • Kasus medis yang menjadi kompetensi fasilitas kesehatan tingkat pertama harus selesai dengan tuntas kecuali karena keterbatasan SDM, sarana dan prasarana.

Jika kondisi peserta BPJS tidak memenuhi persyaratan tersebut maka tidak bisa dirujuk. Surat rujukan BPJS memiliki sistem online yang mana dokter harus mengisi data diagnosa pasien pada aplikasi BPJS. Diagnosa harus sesuai dengan diagnosa penyakit yang bisa dirujuk. Dan apabila kondisi pasien masih termasuk 155 penyakit yang dapat ditangani faskes 1 maka tidak bisa dirujuk.
Kategori Operasi Katarak Yang Dicover BPJS Seperti Apa? Ini Syarat dan Prosedurnya

Kategori Operasi Katarak Yang Dicover BPJS Seperti Apa? Ini Syarat dan Prosedurnya


Kategori operasi katarak yang dicover oleh BPJS Kesehatan itu seperti apa? Operasi katarak dapat ditanggung BPJS meskipun tingkat kerusakan katarak belum 90% dan lapisan putih pada mata belum menutupi seluruhnya. Yang menentukan dokter specialis mata. Apabila dokter memutuskan operasi meskipun belum sampai parah tapi memang penglihatan tidak terang maka operasinya gratis ditanggung BPJS.

Jadi tidak hanya pengobatan rawat jalan dan rawat inap, BPJS juga menanggung operasi beberapa penyakit tertentu, salah satunya katarak yang merupakan penyakit mata. Ya, dengan BPJS kita bisa melakukan operasi katarak dengan tidak ada pemungutan biaya apapun alias gratis. Berikut ulasan selengkapnya mengenai syarat dan prosedur operasi katarak yang dicover BPJS gratis yang perlu anda ketahui.

Operasi Katarak Dengan BPJS Kesehatan


Katarak merupakan salah satu penyakit mata yang membuat lensa mata menjadi keruh dan akhirnya tak bisa melihat dengan jelas serta mengganggu aktivitas sehari-hari. Gejala katarak umumnya terjadi pada orang dengan usia 50 tahun ke atas, namun bisa juga terjadi pada usia sebelum 50.

Penglihatan kabur yang disebabkan oleh katarak dapat membuat pengidapnya lebih sulit untuk membaca, berkendara (terutama di malam hari) atau melihat ekspresi wajah orang lain.

Kebanyakan katarak berkembang dengan lambat dan tidak mengganggu penglihatan pada awal gejala. Namun seiring berjalannya waktu, katarak pada akhirnya akan mengganggu penglihatan anda.

Pada awalnya, penggunaan kacamata dan pencahayaan yang lebih terang dapat membantu Anda mengatasi katarak. Tetapi jika gangguan penglihatan dari katarak mengganggu aktivitas, anda mungkin memerlukan operasi katarak. Untungnya, operasi katarak umumnya merupakan prosedur yang aman dan efektif.

Baca Juga: Cara Klaim Ganti Kacamata Dengan BPJS Kesehatan
Cara Klaim Ganti Kacamata Pakai BPJS, Ternyata Pembeliannya Itu Tidak Sulit

Cara Klaim Ganti Kacamata Pakai BPJS, Ternyata Pembeliannya Itu Tidak Sulit

Ingin mengganti kacamata tapi masih kekurangan biaya? Tenang, anda bisa menggunakan kartu BPJS Kesehatan untuk membeli kacamata. Bagaimana caranya? Cara klaim ganti kacamata pakai BPJS, ternyata pembeliannya itu tidak sulit. Berikut adalah pengalaman saya klaim ganti kacamata dengan BPJS, simak ulasan lengkapnya.

"Klaim Pembelian Kacamata dengan BPJS Kesehatan, Ternyata Tidak Sulit"

Awalnya, saya merasa ada keluhan di mata saya. Mata saya merah, belekan, kabur apabila melihat jarak jauh. Saya tetesi pakai insto, reda sebentar tapi tak lama kemudian balik lagi merah dan beleken. Hal ini saya alami sampai kurang lebih 4 hari. Akhirnya saya periksa ke Puskesmas di daerah saya lalu dirujuk ke poli mata Rumah Sakit umum daerah.

Di poli mata Rumah Sakit, mata saya diperiksa menggunakan 4 alat (slit lamp, AR, dll) kemudian dites menggunakan lensa minus. Ternyata mata saya terkena infeksi, untung infeksinya tidak sampai kornea, hanya bagian kelopak dalam dan pandangan kabur yang saya alami ternyata karena mata saya kena minus 1, naik 4 tingkat dari yang sebelumnya minus seperempat

Setelah selesai diperiksa, dokter spesialis mata di Rumah Sakit memberikan resep obat untuk infeksi mata yang saya alami. Saya diberi 3 macam obat mata (pelembab mata, obat anti nyeri, salep mata). Alhamdulilah obat dicover BPJS. Selain obat, dokter spesialis mata juga memberikan resep ukuran kacamata.

Setelah selesai diperiksa ke poli mata Rumah Sakit, saya menuju loket validasi di rumah sakit tersebut untuk meminta stempel acc bantuan pembelian kacamata. Alhamdulilah prosesnya mudah, pembelian kacamata dicover 150 ribu. Petugas BPJS kemudian memberikan list optik yang bekerja sama dengan BPJS.

Setelah itu, saya langsung menuju ke salah satu optik yang bekerja sama dengan BPJS. Sampai disana, tinggal menunjukkan resep kacamata dari dokter spesialis mata Rumah Sakit, kartu BPJS, lalu saya tinggal memilih frame kacamata, karena ingin frame yang bagus, jadi saya harus nombok sedikit. Alhamdulilah kacamatanya langsung dikerjakan dan selesai hari itu juga.
Ingin Melahirkan Normal Dengan BPJS Di Rumah Sakit? Ibu Hamil Harus Tahu Layanan Ini

Ingin Melahirkan Normal Dengan BPJS Di Rumah Sakit? Ibu Hamil Harus Tahu Layanan Ini


Sebagaimana kita ketahui BPJS Kesehatan dapat dipakai untuk pengobatan dan meringankan biaya perawatan kesehatan selama peserta pengikuti prosedur yang berlaku. Lantas apakah kontrol kehamilan dan USG juga dapat menggunakan BPJS Kesehatan? Ingin melahirkan normal dengan BPJS di rumah sakit?

Untuk mengetahui jawabannya, mari kita bahas mengenai beberapa jenis layanan BPJS Kesehatan untuk ibu hamil hingga persalinan. Tentunya ini akan sangat berguna untuk anda yang merupakan peserta BPJS Kesehatan yang sedang atau ingin mengikuti program seputar kehamilan. Berikut penjelasannya.

Beberapa Layanan BPJS Kesehatan Untuk Ibu Hamil Hingga Persalinan


Peserta BPJS Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) saat ini memiliki jumlah yang sangat banyak mulai dari orang biasa hingga ibu hamil. Program jaminan kesehatan milik pemerintah ini sangat membantu masyarakat yang membutuhkan perawatan kesehatan.

Namun sayangnya, masih banyak peserta yang belum mengetahui atau memahami jenis layanan BPJS Kesehatan khususnya untuk peserta dalam masa kehamilan hingga melahirkan. Dan apabila anda adalah salah satu peserta yang belum mengetahuinya, berikut beberapa pelayanan BPJS Kesehatan untuk ibu hamil hingga persalinan yang perlu anda ketahui.

1. Layanan Kontrol Kehamilan Hingga Kontrol Pasca Hamil


Layanan yang pertama pada masa kehamilan adalah pemeriksaaan kehamilan atau kontrol kehamilan (antenatal care/ANC). Ya, peserta BPJS Kesehatan akan mendapatkan layanan kesehatan selama masa kehamilannya. Tidak hanya itu, peserta juga berhak mendapatkan layanan kontrol kehamilan hingga pasca melahirkan (postnatal care/PNC). Layanan ini bisa didapatkan di faskes tingkat pertama, seperti puskesmas, klinik dan jejaring bidan.

Persyaratan apa saja yang perlu dibawa untuk periksa hamil dengan BPJS Kesehatan?
  • Kartu BPJS Kesehatan
  • Kartu Keluarga
  • KTP
  • Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
  • Surat rujukan, jika dirujuk ke RS

Oleh sebab itu, ibu hamil sebaiknya sudah memiliki BPJS dari jauh hari dan pastikan kepesertaannya aktif agar bisa mendapatkan layanan kesehatan dari BPJS selama masa kehamilannya. Apabila ada tunggakan, pastikan tunggakannya sudah lunas paling tidak 3 bulan sebelum hari perkiraan lahir. Karena setelah tunggakan dilunasi, ada masa berlaku denda pelayanan rawat inap tingkat lanjut selama 45 hari.
Cara Menggunakan PANDAWA, Layanan Digital Untuk Mengurus BPJS Kesehatan Online

Cara Menggunakan PANDAWA, Layanan Digital Untuk Mengurus BPJS Kesehatan Online


Tahukah anda jika BPJS Kesehatan memiliki layanan digital yang memudahkan peserta dalam mengurus administasi dan semua hal terkait kepesertaan BPJS. Jika anda belum tahu tentang PANDAWA maka dengan senang hati kami akan membahas informasinya pada artikel kali ini. Mari simak ulasan selengkapnya tentang cara menggunakan PANDAWA, layanan digital untuk mengurus BPJS Kesehatan online berikut ini.

Layanan Berbasis Digital Dari BPJS Kesehatan


Seiring berjalannya waktu, sistem layanan berbasis digital sekarang ini semakin meluas, tak terkecuali dengan layanan BPJS Kesehatan yang kini juga ikut menggunakannya. BPJS Kesehatan juga telah menyediakan kanal layanan digital untuk para pesertanya, hal ini menyebabkan peserta bisa lebih mudah dalam mengakses pelayanannya.

Kanal layanan tersebut sekaligus membantu masyarakat di tengah pandemi saat ini. Karena seperti yang kita tahu bahwa pemerintah menetapkan bagi seluruh masyarakatnya untuk menerapkan protokol kesehatan dalam kegiatan apapun. Pemerintah berharap dengan masyarakat yang selalu mengenakan masker dan jaga jarak bisa membantu untuk menekan angka penyebaran Covid-19.

Baca Juga: Berapa Selisih Biaya Naik Kelas VIP, Benarkah Bayar 75%?

Pelayanan Administrasi Melalui Whatsapp (PANDAWA) Dari BPJS Kesehatan


Pelayanan Administrasi Melalui Whatsapp atau yang disingkat sebagai PANDAWA adalah kanal layanan berbasis digital dari BPJS Kesehatan untuk mengurus segala hal terkait administasi peserta dari program JKN-KIS atau Jaminan Kesehatan NasionalKartu Indonesia Sehat. Dengan layanan ini, kepengurusan terkait kepesertaan JKN KIS peserta bisa jadi lebih mudah karena peserta tidak perlu lagi datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan.

Dikatakan mudah karena peserta hanya perlu menggunakan aplikasi Whatsapp untuk mendapatkan layanan administrasi BPJS Kesehatan seperti daftar baru, menambahkan anggota keluarga, ubah segmen kepesertaan, pendaftaran bayi baru lahir, ubah data identitas, data golongan dan gaji, ganti faskes, perbaikan data ganda, penonaktifan peserta yang meninggal hingga pengaktifan kembali kartu.
Daftar Obat Yang Ditanggung BPJS Diatur Dalam Formularium Nasional (Fornas) 2022

Daftar Obat Yang Ditanggung BPJS Diatur Dalam Formularium Nasional (Fornas) 2022


Obat yang ditanggung BPJS diatur dalam formularium nasional (KMK HK.01.07 / MENKES / 6485 / 2021) dan kalau di rumah sakit ada aplikasi e-katalog obat yang berisi daftar obat yang ditanggung BPJS. Artinya kalau obatnya masuk e-katalog dapat ditanggung BPJS Kesehatan (JKN-KIS).

Formularium Nasional (fornas) adalah daftar obat yang disusun berdasarkan bukti ilmiah mutakhir oleh Komite Nasional Penyusunan Fornas yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Obat yang masuk dalam daftar obat Fornas adalah obat yang paling berkhasiat, aman, dan dengan harga terjangkau yang disediakan serta digunakan sebagai acuan untuk penulisan resep dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dimulai tahun 2014.

Pada program Jaminan Kesehatan Nasional, pemerintah menetapkan jenis obat yang akan digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan dalam Formularium Nasional (Fornas). Fornas berisi daftar obat terpilih yang dibutuhkan dan harus tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan sebagai acuan dalam pelaksanaan JKN. Fornas disusun oleh Komite Nasional Penyusunan Formularium Nasional, dimana dalam penyusunannya didasarkan pada bukti ilmiah terkini, berkhasiat, aman, bermutu, dengan tetap mempertimbangkan cost efectivenessnya.

Tujuan utama pengaturan obat dalam Fornas adalah meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, melalui peningkatan efektifitas dan efisiensi pengobatan sehingga tercapai penggunaan obat rasional. Bagi tenaga kesehatan, Fornas bermanfaat sebagai “acuan” bagi penulis resep, mengoptimalkan pelayanan kepada pasien, memudahkan perencanaan, dan penyediaan obat di fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan adanya Fornas maka pasien akan mendapatkan obat terpilih yang tepat, berkhasiat, bermutu, aman dan terjangkau, sehingga akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Oleh karena itu obat yang tercantum dalam Fornas harus dijamin ketersediaan dan keterjangkauannya.