Tahun 2015 Baru 5,5 Bulan Berjalan BPJS Sudah Defisit 11T

Defisit anggaran BPJS Kesehatan semakin membengkak. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofjan Djalil, mengungkapkan bahwa menurut perkiraan pemerintah, defisit anggaran yang akan dialami BPJS Kesehatan pada tahun 2015 bisa mencapai Rp 11 triliun.

Angka defisit tahun ini meningkat hampir tiga kali lipat dibandingkan dengan tahun 2014 yang sebesar Rp 3,3 triliun. Sofjan menjelaskan, salah satu penyebab utama defisit ini adalah adanya moral hazard yang dilakukan oleh sekelompok peserta mandiri BPJS Kesehatan yang berusaha mencari keuntungan besar dari program ini.

"Ada masyarakat yang misalnya sakit jantung, dia bayar iuran Rp 50.000 baru satu bulan, tapi biaya operasi jantungnya bisa mencapai Rp 150 juta, itu jelas moral hazard," kata Sofjan di Istana Negara, Rabu (17/6).

Akibat tindakan sekelompok peserta mandiri ini, klaim yang harus dibayar BPJS Kesehatan pun membengkak. Menurut perhitungan pemerintah, klaim tersebut meningkat hingga 600% dari total iuran peserta mandiri. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan klaim dari peserta BPJS Kesehatan yang merupakan kelompok penerima bantuan iuran yang ditanggung oleh negara, di mana klaim mereka hanya mencapai 80%.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Sofjan mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan perbaikan dalam sistem dan pelaksanaan program BPJS Kesehatan. Salah satu perbaikan yang akan dilakukan adalah dengan melimpahkan kewenangan pelaksanaan program BPJS kepada pemerintah daerah. Pemerintah akan meminta bupati dan gubernur untuk terlibat langsung dalam pelaksanaan program BPJS Kesehatan, sementara BPJS Kesehatan akan tetap mengawasi jalannya program tersebut.

Namun, menurut Fahmi Idris, Direktur Utama BPJS Kesehatan, perbaikan ini akan didiskusikan lebih lanjut dalam dua pekan ke depan, seperti yang dikutip dari Kontan.

Kabar baiknya, BPJS sebagai badan nirlaba tidak berorientasi pada keuntungan. Tentu saja, ada saja masyarakat yang memiliki perilaku moral hazard, tetapi apakah salah bagi mereka yang membutuhkan biaya besar untuk mendaftar BPJS jika sistemnya memungkinkan? Yang lebih salah adalah mereka yang enggan membayar iuran setelah menggunakan kartu BPJS. Ketika sudah merasa sakit dan ingin menggunakan BPJS lagi, mereka justru ditolak karena harus membayar tunggakan dan denda, yang akhirnya membuat mereka kecewa dan menyalahkan BPJS.

Kabar buruknya, jika berita ini benar, kita perlu khawatir jika ada kenaikan iuran progresif, mirip dengan tarif dasar listrik. Ketika orang sehat enggan menjadi peserta JKN, ketika orang kaya enggan menjadi peserta JKN, dan ketika anggota keluarga yang tidak sedang sakit tidak mau menjadi peserta JKN, maka yang paling dirugikan adalah mereka yang sakit, lemah, atau kurang mampu. Mereka akan kesulitan membayar premi yang bisa saja melambung tinggi, mungkin hingga 10 juta, 15 juta, bahkan 20 juta. Lalu, ke mana perginya nilai-nilai gotong royong yang seharusnya ada dalam masyarakat kita? Prinsip gotong royong adalah mereka yang sehat membantu yang sakit, yang kaya menolong yang kurang mampu, dan yang kuat membantu yang lemah. Sayangnya, kesesatan berpikir telah mengaburkan logika, akal sehat, dan bahkan menghancurkan nurani kita – seperti yang dikatakan oleh dokter Tri.

PasienSehat Hai, saya pasien biasa yang suka nulis blog buat berbagi dan belajar bareng. Lewat tulisan ini, saya berharap kita bisa saling mendukung, bertukar ide, dan tumbuh bersama.

Berbagi :